PERBEDAAN
AKUNTANSI BERBASIS KAS
DENGAN
AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL
Dasar Akuntansi
Secara sederhana, pengakuan adalah
penentuan kapan suatu transksi dicatatat untuk menentukan kapan suatu transaksi
dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar pencatatan. Sistem/basis/basis
pencatatan adalah himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan
dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus
diakui untuk tujuan laporan keuangan (Partono: 2001, 16). Basis-basis tersebut berkaitan
dengan penetapan waktu (timing) atas pengukuran yang dilakukan. Berbagai
sistem/basis/dasar akuntansi tersebut antara lain basis kas (cash basis), basis
akrual (acrual basis), basisi kas modifikasi, basis akrual modifikasi.
AKUNTANSI BERBASIS KAS
Dalam buku Akuntansi Sector Public karangan
Indra Bastian, akuntansi barbasis kas dapat diartikan sebagai sistem akuntansi yang hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Transaksi
dicatat/diakui apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu
menaikkan atau menurunkan kas. Dalam kasus ini, laporan keuangan tidak dapat
dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Dalam akuntansi berbasis
kas, pendapatan diakui ketika kas/uang telah diterima dan pengeluaran diakui
ketika telah dilakukan pembayaran kas.
Dalam Modul Akuntansi Sektor Publik oleh Nurul
Hidayah, SE.AK.MSI. Akuntansi arus kas
dipraktekkan di berbagai organisasi sektor publik dan organisasi non profit,
misalnya rekening penerimaan dan pembayaran yang sederhana. Jenis informasi yang tidak diberikan dalam
laporan arus kas adalah modal dan pendapatan.
Dalam paper akuntansi pemerintahan karya
Erichenko, akuntansi basis kas ini dapat mengukur kinerja
keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan
pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai
sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas
pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya
berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Statement of Receipts and Payment)
atau Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement).
Pada
praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas untuk Laporan Realisasi
Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening
Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Secara rinci pengakuan item-item dalam laporan
realisasi anggaran, sesuai dengan Exposure Draft PSAP Pernyataan No. 2 tentang Laporan
Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan
diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
2. Belanja diakui
pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau
entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unityang
mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dana Cadangan
diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan penyisihan uang untuk
tujuan pencadangan dimaksud. Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi
pencairan Dana Cadangan.
4. Penerimaan
pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas antara lain :
A. laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan
sumber dana ,
B. alokasi dan
penggunaan sumber-sumber kas,
C. mudah untuk
dimengerti dan dijelaskan,
D. pembuat laporan
keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan
tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu
periode.
Kekurangan akuntansi berbasis kas yaitu :
A. hanya
memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan,
B. mengabaikan
arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk
menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang,
C. laporan posisi
keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak terdapat pencatatan
secara double entry,
D. tidak dapat
menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (cost of service) sebagai alat
untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan
evaluasi kinerja.
Menurut kelompok
kami akuntansi berbasis kas merupakan akuntansi yang proses pencatatannya
dilakukan tidak pada saat transaksi dilakukan tetapi saat bukti transaksi
diterima.
Misalnya suatu
biaya perjalanan dinas yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009 dan
diterima oleh bendaharawan pada tanggal 7 Agustus 2009, maka oleh bendaharawan
transaksi itu baru dicatat pada tanggal 7 Agustus 2009 yaitu pada saat
dipertanggungjawabkan.
Akuntansi Akrual
Menurut SSAP 2, definisi konsep akuntansi akrual adalah :
“ penerimaan dan biaya bertambah atau dimasukkan tidak sebagai uang yang
diterima atau dibayarkan sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau
dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba rugi selama periode
bersangkutan “
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Menurut IPSAS, laporan keuangan versi akrual secara umum
sekurang-kurangnya terdiri dari:
1.
Neraca (Statement of Financial
Position);
2.
Laporan Kinerja Keuangan (Statement
of Financial Performance);
3.
Lap. Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuitas
(Statement of Changes In Net Assets/Equity);
4.
Laporan Arus Kas (Cash Flow
Statement); dan
5.
Catatan atas Kebijakan Akuntansi
dan Catatan atas Laporan Keuangan (Accounting Policies and Notes to The
Financial Statements).
Berdasarkan
paper akuntansi pemerintahan karya Erichenko Akuntansi berbasis akrual berarti
suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain
diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan
keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau
ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.
Akuntansi akrual dianggap
lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan
laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, &
relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik.
Pengaplikasian accrual basis
dalam Akuntansi Sektor Publik adalah untuk menentukan cost ofservices &
chargingfor services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan
untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang
dibebankan kepada publik.
Aplikasi accrual basis sektor
swasta digunakan untuk proper matching cost againts revenue. Perbedaan ini
disebabkan karena pada sektor swasta lebih profit oriented, sedangkan sektor
publik pada public service oriented.
International Monetary Fund
(IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun Government Finance Statistics (GFS)
yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan
akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan
basis akrual ini karena saat pencatatan (recording) sesuai dengan saat
terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang
tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro.
Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena
seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind
transaction, dan arus ekonomi lainnya.
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Board (IFAC,
2003: halaman 7) memberikan kesimpulan tentang beberapa keuntungan dari
penerapan basis akrual dalam akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di
sektor publik, yaitu:
·
Basis akrual dapat menunjukkan
bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kasnya
·
Basis akrual memungkinkan pembaca
laporan keuangan mengevaluasi kemampuan pemerintah untuk membiayai
aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen-komitmennya
·
Akuntansi berbasis akrual menunjukkan
posisi keuangan/kekayaan pemerintah dan perubahan atas posisi keuangan tersebut
·
Memberikan kesempatan kepada
pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan mengelola sumber daya yang dimiliki
·
Berguna dalam melakukan evaluasi atas
kinerja pemerintah melalui service cost, efisiensi, dan pencapaian
kinerja
Beberapa masalah aplikasi basis akrual dalam
buku Akuntansi Sector Public karangan Indra Bastian adalah:
·
Penentuan
pos dan besaran transaksi yang dicatat dilakukan oleh individu yang mencatat
·
Relevansi
akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan
inflasi
·
Dalam
perbadingan dengan basis kas,penyesuaian akrual membutuhkan prosedur
administrasi yang lebih rumit.
·
Peluang
manipulasi akuntansi keuangan yang sulit dikendalikan.
Sesuai dengan Exposure
Draft Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akrual untuk neraca berarti bahwa
aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya
transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.
Secara rinci pengakuan atas
item-item yang ada dalam neraca dengan penerapan basis akrual adalah :
1.
Persediaan diakui pada saat
potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima
atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2.
Investasi, suatu pengeluaran kas atau aset
dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial
di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah;
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui
sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam
laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi
jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
3. Aktiva tetap, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset
harus berwujud dan memenuhi kriteria:
a. Mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Biaya perolehan aset dapat
diukur secara andal;
c. Tidak dimaksudkan untuk
dijual dalam operasi normal entitas; dan
d. Diperoleh atau dibangun
dengan maksud untuk digunakan
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), suatu benda berwujud harus diakui
sebagai KD jika:
a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. biaya perolehan tersebut
dapat diukur secara andal; dan
c. aset tersebut masih dalam
proses pengerjaan
KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang
bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
a.Konstruksi
secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
5. Kewajiban, suatu kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk
menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Menurut kelompok kami
Akuntansi berbasis Akrual adalah akuntansi yang
proses pencatatannya dilakukan pada saat transaksi terjadi atau sedang
berlangsung bukan pada saat bukti transaksi diterima.
Misalnya suatu
biaya perjalanan dinas yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009 dan diterima
oleh bendaharawan pada tanggal 7 Agustus 2009, maka oleh bendaharawan transaksi
itu dicatat pada tanggal 5 Agustus 2009 yaitu pada saat transaksi diterima.
Terimakasih sudah berbagi ilmu yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual | salam kenal dan sukses selalu
BalasHapusTERIMAKASIH
BalasHapus