REFORMASI SISTEM POLITIK INDONESIA
(Dilihat dari Perspektif Otonomi Daerah)
Oleh:
DR. MADE SUWANDI Msoc.sc
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah
DITJEN OTDA - DEPDAGRI
JAKARTA - 2007
“KEBERADAAN PARPOL ADALAH SEBAGAI WAHANA UNTUK MENYALURKAN ASPIRASI, CITA-CITA POLITIK, MEWUJUDKAN HAK DAN PENDAPAT TENTANG ARAH KEHIDUPAN DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA BERBASIS PADA KEBEBASAN, KESETARAAN DAN KEBERSAMAAN”
I. PENDEKATAN NORMATIF
“PARTAI
POLITIK ADALAH ORGANISASI POLITIK YG DIBENTUK OLEH SEKELOMPOK WNI SECARA SUKARELA ATAS DASAR PERSAMAAN KEHENDAK DAN
CITA2 UNTUK MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN ANGGOTA, MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA
MELALUI PEMILU” (Psl 1 UU 31/2002).
DALAM
UU PARPOL YANG BARU MINIMAL PARPOL DIBENTUK OLEH 250 ORANG YANG DALAM UU
31/2002 CUKUP OLEH 50 ORANG SAJA
BERDASARKAN AMANDEMEN UUD 1945 (PERTAMA S/D KEEMPAT)
SEPANJANG YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU DIATUR HAL-HAL SBB:
1. MPR TERDIRI DARI ANGGOTA DPR DAN
ANGGOTA DPD YANG DIPILIH MELALUI PEMILU DAN DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN UU
(PASAL 2 AYAT 1).
2. PASAL 6 A
1. PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH DALAM SATU PASANGAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT
2. PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIUSULKAN OLEH PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL
PESERTA PEMILU SEBELUM PELAKSANAAN PEMILU
3. PASAL 18
(1). NEGARA
KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH PROPINSI DAN DAERAH PROPINSI ITU DIBAGI
ATAS KABUPATEN DAN KOTA YANG TIAP-TIAP PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA ITU
MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR DENGAN UU
(3). PEMERINTAHAN
DAERAH PROPINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DPRD YANG
ANGGOTA-ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILU.
(4). GUBERNUR,
BUPATI DAN WALIKOTA MASING-MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI,
KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS.
(5). PEMERINTAHAN
DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH
UU DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT.
4. PASAL 19
(1). ANGGOTA
DPR DIPILIH MELALUI PEMILU
5. PASAL 20A
(1). DPR
MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN, DAN FUNGI PENGAWASAN
(2). DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSINYA SELAIN HAK YANG DIATUR DALAM PASAL-PASAL LAIN UUD INI,
DPR MEMPUNYAI HAK INTERPELASI, HAK ANGKET DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT.
(3). SELAIN
HAK YANG DIATUR DALAM PASAL-PASAL LAIN UUD INI, SETIAP ANGGOTA DPR MEMPUNYAI
HAK MENGAJUKAN PERTANYAAN, PENYAMPAIAN USUL DAN PEDAPAT SERTA HAK IMUNITAS.
(4). KETENTUAN
LEBIH LANJUT TENTANG HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR DIATUR DENGAN UU.
6. PASAL 22 (C)
(1). ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DIPILIH DARI SETIAP PROPINSI MELALUI PEMILU
(2). ANGGOTA
DPD DARI SETIAP PROPINSI JUMLAHNYA SAMA DAN JUMLAH SELURUH ANGGOTA DPD TIDAK
LEBIH DARI SEPERTIGA JUMLAH ANGGOTA DPR
7. PASAL 22 E
(1). PEMILU
DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS. RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SETIAP LIMA
TAHUN SEKALI.
(2). PEMILU
DISELENGGARAKAN UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DAN DPD
(3). PESERTA
PEMILU UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR DAN DPRD ADALAH PARTAI POLITIK
(4). PESERTA
PEMILU UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPD ADALAH PERORANGAN
II. POTENSI-POTENSI PERMASALAHAN/KONFLIK
1. KETERANGAN PALSU DAFTAR PEMILIH
2. PEMALSUAN DOKUMEN/SURAT-SURAT.
3. PENGACAUAN, MENGHALANGI ATAU MENGGANGGU
JALANNYA PEMILU
4. MENGHALANGI HAK PEMILIH MENJALANKAN HAK
PILIHNYA.
5. PENIPUAN DAN PENYUAPAN UNTUK MELAKUKAN
PILIHAN TERTENTU
6. MANIPULASI SUARA PEMILIH
7. PEMILIH MEMBERIKAN LEBIH DARI SATU
SUARA
8. SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG MENYALAHI
KETENTUAN
9. PENYELENGGARA PEMILU BERBUAT KECURANGAN
III. UPAYA YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA
PEMILU
1. MENERAPKAN SECARA TRANSPARAN ASAS
PEMILU YAITU:
A. LANGSUNG
B. UMUM
C. BEBAS
D. RAHASIA
E. JUJUR
F. ADIL
G. AKUNTABEL
H. EDUKATIF
I. PRAKTIS
2. PENERAPAN DAN PENEGAKAN SEMUA ATURAN
PEMILU TANPA PANDANG BULU (INDISCRIMINATIVE).
IV. PERAN DEPDAGRI DALAM PENGAWASAN PARTAI POLITIK
DENGAN DIKELUARKANNYA UU NO.31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI
POLITIK, SEPANJANG YANG BERKAITAN DENGAN PERAN DAN KEWENANGAN DEPDAGRI
DINYATAKAN DALAM PASAL 24 (1.C) YAITU:
DEPDAGRI MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP KEMUNGKINAN
DILAKUKANNYA PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN-LARANGAN PARPOL.
DALAM PASAL 19 (2,3,4,5) DISEBUTKAN LARANGAN-LARANGAN
PARPOL SBB:
AYAT 2 PARPOL DILARANG:
a. MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN UUD 1945 ATAU PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA
b. MELAKUKAN KEGIATAN YANG MEMBAHAYAKAN
KEUTUHAN NKRI
c. MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH NEGARA DALAM MEMELIHARA PERSAHABATAN DENGAN NEGARA
LAIN DALAM RANGKA IKUT MEMELIHARA KETERTIBAN DAN PERDAMAIAN DUNIA.
AYAT 3 PARPOL DILARANG:
a. MENERIMA DARI ATAU MEMBERIKAN KEPADA
PIHAK ASING SUMBANGAN DALAM BENTUK APAPUN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
b. MENERIMA SUMBANGAN BAIK BERUPA BARANG
MAUPUN UANG DARI PIHAK MANAPUN TANPA MENCANTUMKAN IDENTITAS YANG JELAS
c. MENERIMA SUMBANGAN DARI PERORANGAN DAN
ATAU PERUSAHAN/BADAN USAHA MELEBIHI BATAS YANG DITETAPKAN
d. MEMINTA ATAU MENERIMA DANA DARI BUMN,
BUMD, BADAN USAHA MILIK DESA ATAU DENGAN SEBUTAN LAINNYA, KOPERASI, YAYASAN.
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN ORGANISASI
KEMANUSIAAN.
DALAM
UU PARPOL; PARPOL MENDAPATKAN BANTUAN DARI PEMERINTAH BERDASARKAN JUMLAH
PEROLEHAN KURSI DALAM DPR ATAU DPRD.
PARPOL TIDAK BOLEH MENERIMA SUMBANGAN DARI
BUMN/BUMD. NAMUN DIKHAWATIRKAN PARPOL MENDAPATKAN BANTUAN DARI DEPARTEMEN/LPND
AYAT 4
PARPOL DILARANG MENDIRIKAN BADAN USAHA DAN ATAU MEMILIKI
SAHAM SUATU BADAN USAHA
(DALAM
RANCANGAN UU PARPOL YANG BARU ADA WACANA UNTUK MEMBERIKAN KEMUNGKINAN PARPOL
MEMBUAT BADAN USAHA; HAL INI
POTENSIAL PENYALAH GUNAAN KEWENANGAN
OLEH KADER PARPOL YG MENDUDUKI JABATAN2 POLITIS DALAM PEMERINTAHAN)
AYAT 5
PARPOL DILARANG MENGANUT, MENGEMBANGKAN, DAN MENYEBARKAN
AJARAN ATAU PAHAM KOMUNISME/MARXISME-LENINISME.
V. PELAKSANAAN PEMILU
KPU BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
MELAPORKAN PELAKSANAAN PEMILU KEPADA PRESIDEN DAN DPR. KPU BERANGGOTAKAN
MAKSIMAL 11 ORANG DAN DI TINGKAT KPU PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA MASING-MASING
SEBANYAK 5 ORANG. SALAH SATU PERSYARATAN ANGGOTA KPU ADALAH "TIDAK SEDANG MENDUDUKI
JABATAN POLITIK, JABATAN STRUKTURAL, DAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM JABATAN
NEGERI".
CALON ANGGOTA KPU DIUSULKAN PRESIDEN UNTUK MENDAPATKAN
PERSETUJUAN DPR. ANGGOTA KPU PROPINSI DIUSULKAN GUBERNUR UNTUK MENDAPATKAN
PERSETUJUAN KPU DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DIUSULKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN KPU PROPINSI. PENETAPAN ANGGOTA KPU DILAKUKAN
OLEH PRESIDEN UNTUK KPU DAN OLEH KPU UNTUK KPU PROPINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA.
MASA KEANGGOTAAN KPU ADALAH 5 TAHUN.
KPU DIBANTU OLEH SEKRETARIS JENDERAL DAN WAKIL SEKJEN
YANG BERASAL DARI PNS DIPILIH OLEH KPU DARI 3 PASANG CALON YANG DIAJUKAN
PEMERINTAH DAN DITETAPKAN DENGAN KEPPRES. SEKRETARIS KPU PROPINSI DIAJUKAN OLEH
GUBERNUR DARI 3 CALON UNTUK DIPILIH OLEH KPU PROPINSI. SEKRETARIS KPU
KABUPATEN/KOTA DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA DAN DIPILIH KPU KAB/KOTA.
SEKRETARIS KPU PROPINSI/KAB/KOTA ADALAH PNS.
KPU KABUPATEN/KOTA MEMBENTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS). PPS MEMBENTUK KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS).
(DALAM
RANCANGAN PERUBAHAN UU PEMILU MUNCUL WACANA AGAR ANGGOTA KPU TIDAK DILIBATKAN
LAGI DALAM URUSAN ADMINISTRASI TAPI
FOKUS DALAM URUSAN PEMILUNYA)
V. PENGATURAN PEMILU
1.
PESERTA PEMILU
Adalah parpol yang memenuhi "treshold" 3%
perolehan kursi di DPR. Kalau anggota DPR hasil Pemilu 2004 berjumlah 550 orang
maka batas minimal kursi yang harus diperoleh adalah 17 kursi. Konsekwensinya
Parpol yang mendapatkan perolehan kursi kurang dari 17 harus merjer dengan
Parpol lainnya untuk bisa ikut menjadi kontestan Pemilu 2009.
(ADA KECENDERUNGAN PARPOL MENGGANTI NAMA
DENGAN NAMA BARU; SAMPAI SEKARANG SUDAH LEBIH DARI 73 PARPOL BARU MENDAFTAR DI
DEPKUMHAM. PARPOL YANG BANYAK MENYULITKAN KONSOLIDASI POLITIK; SISTEM DISTRIK
TIDAK MUNGKIN KARENA MASALAH LEGITIMASI. BERKEMBANG WACANA UNTUK MENINGKATKAN
ELECTORAL TRESHOLD DARI 3% MENJADI 5%)
2.
JENDER
Terdapat
"Affirmative Policy" untuk menentukan minimal 30% calon anggota DPR
diusulkan Parpol. Ini berarti setiap Parpol peserta Pemilu harus mensiapkan
kaderisasi calon DPR wanita dalam daftar calonnya. Kebijakan jender tersebut
akan memberikan peranan lebih besar kepada wanita Indonesia untuk berkiprah
dalam dunia politik. Ini berarti juga kebijakan publik dimasa depan akan banyak
diwarnai dengan kepentingan-kepentingan domestik dengan asumsi wanita akan
lebih sensitive dengan isu tersebut seperti; masalah perempuahn, anak-anak,
narkoba, keluarga, lingkungan dsb.
3.
SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DENGAN DAFTAR URUT
Sistem
ini merupakan kombinasi dari sistem proportional dan sistem distrik. Ada
daerah-daerah pemilihan, tapi ketika calon tidak mampu mencapai BPP (Bilangan
Pembagi Pemilih), maka pimpinan Parpol yang menentukan siapa yang akan menjadi
anggota DPR/DPRD. Peranan elite partai akan sangat menentukan siapa-siapa calon
yang akan dijagokan tanpa terlalu terikat sejauhmana si calon dikenal oleh
konstituen yang diwakilinya. Akibatnya akan terjadi "favouritisme"
yaitu calon yang dekat dengan pimpinan parpol akan mempunyai "kesempatan"
yang lebih besar untuk menduduki jabatan DPR/DPRD.
(MUNCUL WACANA BAHWA SISTEM PROPORSIONAL
DENGAN DASAR CALON MENDAPAT SUARA LEBIH BESAR , WALAUPUN SAMA2 TIDAK MENCAPAI
BPP, YANG MENDAPAT KURSI. HAL INI AKAN MENGURANGI PENGARUH ELITE PARPOL
TERHADAP ANGGOTA YG DUDUK DI LEMBAGA PERWAKILAN; HAK RECALL BISA
DIPERMASALAHKAN)
Dengan sistem proporsional terbuka, maka disamping
memilih tanda gambar, pemilih juga akan memilih orang-orang yang dicalonkan
mengikuti tanda gambar tersebut. Jadi akan ada keterkaitan akan pilihan
terhadap parpol dan juga caleg yang ada di Parpol tersebut. Konsekwensinya,
pimpinan Parpol harus benar-benar selektif dalam menempatkan calon-calonnya
untuk "dipilih" oleh pemilih. Pencantuman calon yang kurang
kompetitif akan mengurangi daya jual dari Parpol ybs.
MASALAH YANG TIMBUL
a.
DALAM PEMILU 2004 TERNYATA HANYA 1 ORANG SAJA YANG MAMPU
MENCAPAI BPP (BILANGAN PEMBAGI PEMILIH . AKIBATNYA CALON YANG TIDAK MEMCAPAI
BPP SANGAT DITENTUKAN OLEH ELITE PARPOL, TANPA MELIHAT JUMLAH SUARA YG DICAPAI
SI CALON
b.
AKUNTABILITAS ANGGOTA DPR/DPRD AKIBATNYA LEBIH KEPADA
PARPOL DIBANDINGKAN KE RAKYAT KARENA ADANYA POTENSI RECALL
SOLUSI:
1. SISTEM
DISTRIK PENUH; MASALAHNYA APA PARPOL SIAP. SISTEM DISTRIK SULIT DILAKUKAN
KARENA JUMLAH PARPOL TERLALU BANYAK, MASALAH LEGITIMASI PEMENANG
2. SISTEM
DISTRIK PENUH AKAN MENGHILANGKAN SISTEM RECALL KARENA TIDAK RELEVAN LAGI
3. KEMUNGKINAN
BERALIHNYA ANGGOTA DPRD MENJADI ANGGOTA INDEPENDEN KETIKA KEPENTINGAN PARTAI
BERBEDA DENGAN KONSTITUEN
4. LARANGAN PEJABAT PUBLIK BERKAMPANYE
Argumennya adalah agar pejabat publik jangan
memanfaatkan fasilitas publik/pemerintah untuk berkampanye. namun persoalannya,
banyak tokoh-tokoh terkemuka (vote-getter) dari Parpol menjadi pejabat publik.
Tentu sangat sulit membedakan atau memilah kapan fasilitas yang dipakai seorang
pejabat publik dapat ditiadakan manakala ybs bicara dalam kapasitas sebagai
elite Parpol. Umumnya fasilitas publik melekat pada pejabat publik dalam
kapasitas apapun ybs ber-aktivitas.
5. KOMPLIKASI TEHNIS PEMILU
Jumlah
Parpol yang ikut Pemilu akan bertambah. Dari 237 Parpol yang terdaftar belum
tentu semuanya akan berhak ikut sebagai kontestan mengingat syarat yang sangat
berat yaitu:
SYARAT
MENDIRIKAN PARPOL
1. Mempunyai
kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Propinsi (berarti ada di 16
Propinsi dari 33 Propinsi di Indonesia)
2.
Mempunyai sekurang-kurangnya pengurus di 50%
Kabupaten/Kota dari 15 Propinsi tsb. Ini berarti kalau jumlah Kabupaten/Kota
efektip 440 buah, maka secara pro-rata kalau kepengurusan merata di seluruh 50%
Propinsi maka setiap Parpol harus mempunyai 50% dari 440/2 atau 50% dari 220
Kab/Kota = 110 Kabupaten/Kota. Kemudian Parpol harus mempunyai kepengurusan di
25% dari jumah Kecamatan di 110 Kabupaten/Kota tersebut. Andaikan rata-rata
jumlah Kecamatan dalam satu kota/kabupaten adalah 12 maka setiap Parpol harus
mempunyai pengurus di 25% X 12 Kec X 110 Kab/Kota sama dengan 330 unit pengurus
di seluruh Indonesia. Apabila setiap Kecamatan harus dibuktikan ada 1000
anggota, maka setiap Parpol minimal harus punya 330.000 anggota yang diurus
oleh pengurus di 330 Kecamatan, 110 Kabupaten/Kota dan di 16 Propinsi di
seluruh Indonesia.
3. Persoalannya
adalah bagaimana mekanisme pengujian bahwa setiap Parpol telah mengikuti syarat
minimal tersebut. Ini berarti DEPKUMHAM harus dilengkapi dengan alat deteksi
beserta perangkatnya untuk menguji validitas setiap Parpol.
SYARAT IKUT PEMILU:
1.
Mempunyai cabang di 2/3 jumlah Provinsi dan 2/3 jumlah
Kab/kota di 2/3 Provinsi tersebut. Di setiap cabang mempunyai anggota 1000
orang.
2.
Setiap Parpol akan mencalonkan nama-nama sebanyak 120%
dari jumlah anggota DPR/DPRD yang akan dipilih. Untuk Jakarta sebagai contoh,
setiap Parpol peserta Pemilu akan mengajukan 120% dari 85 kursi. Setiap Parpol
akan mengajukan calon sebanyak 102 nama. Andaikan ada 50 Parpol menjadi
kontestan akan terdapat lebih dari 5000 calon yang mempunyai peluang untuk
dipilih.
3.
Akan ada sebanyak 550 kursi yang diperebutkan oleh
kontestan. Kursi akan terbagi kedalam berbagai Parpol peserta Pemilu. Setiap
kursi akan mewakili sekitar 425.000 suara untuk daerah padat penduduk dan
325.000 untuk daerah jarang penduduk.
(MUNCUL
WACANA MASALAH DAERAH PEMILIHAN ANTARA DAERAH PENDUDUK BANYAK DAN DAERAH
PENDUDUK JARANG; DAERAH PEMILIHAN DIDASARKAN ATAS JUMLAH PENDUDUK. HAL INI AKAN
BERPENGARUH PADA JUMLAH KURSI UNTUK DAERAH JAWA DAN LUAR JAWA)
DALAM
UU PARPOL YANG BARU PARPOL HARUS ADA KANTOR PADA 75% PROVINSI; DAN 50% KAB/KOTA
DI 75% PROVINSI YBS. KEMUDIAN 25% DARI KAB/KOTA TERSEBUT.
4. PREDIKSI
HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF
a. DPR/DPRD
akan dipilih Parpol dengan cara proporsional terbuka sedangkan Presiden dipilih
langsung oleh rakyat. Dalam hubungan DPR dengan Presiden maka legitimasi
Presiden akan lebih kuat. DI Tingkat Daerah, Kepala daerah dipilih langsung,
maka legitimasi KDH lebih kuat dibandingkan DPRD. Akan terjadi kembali
"Executive Heavy" sebagai lawan dari "Legislative Heavy"
sekarang ini.
b. Dengan
adanya Pilkada hubungan KEPALA DAERAH dan DP{RD akan lebih seimbang.
(SISTEM
PRESIDENTIIL SEKARANG BANYAK DICAMPURI OLEH PIHAK LEGISLATIF SEHINGGA
MENGURANGI PERAN PRESIDEN. MUNCUL WACANA PEMURNIAN KEMBALI SISTEM PRESIDENTIIL.
CONTOH DALAM PENENTUAN JUMLAH DEPARTEMEN/LPND MENJADI HAK SEPEBUHNYA PRESIDEN).
ISU-ISU
KRUSIAL DARI UU PARPOL
1.
ASAS
PARPOL TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DGN PANCASILA ATAU PENJABARAN DARI PANCASILA
2.
PEMBENTUKAN
PARPOL DILAKUKAN OLEH 250 ORANG YANG BERUSIA MINIMAL 21 TAHUN
3.
MEMPUNYAI
KEPENGURUSAN DI 75% PROVINSI; 50% KAB/KOTA DARI 75% PROVINSI TERSEBUT; DAN 25%
KECAMATAN DARI 50% KAB/KOTA TERMAKSUD.
4.
PARPOL
BERHAK MENGUSULKAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTANYA DI LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT SESUAI PERATURAN PER-UU-AN
5.
MENGUSULKAN
PERBENHENTIAN ANGGOTANYA DI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT SESUAI PERATURAN
PER-UU-AN
6.
PARPOL
BERKEWAJIBAN MEMBUAT PEMBUKUAN, MEMELIHARA DAFTAR PENYUMBANG DAN JUMLAH
SUMBANGAN YG DITERIMA SERTA TERBUKA UNTUK DIKETAHUI OLEH MASY DAN PEMERINTAH
7.
MEMBUAT
LAPORAN KEUANGAN SECARA BERKALA SATU TAHUN SEKALI KPD KPU SETELAH DI AUDIT OLEH
AKUNTAN PUBLIK
8.
MEMILIKI
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU DAN MENYERAHKAN NERACA KEUANGAN HASIL
AUDIT AKUNTAN PUBLIK KPD KPU PALING LAMBAT 6 BULAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA.
9.
KEDAULATAN
PARPOL ADA DI TANGAN ANGGOTA YG DILAKSANAKAN MENURUT AD DAN ART.
10. ANGGOTA PARPOL
DAPAT DIBERHENTIKAN DARI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT APABILA:
a.
MENYATAKAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI PARPOL YBS ATAU MENYATAKAN MENJADI ANGGOTA PARPOL LAIN
b.
DIBERHENTIKAN
DARI PARPOL YBS KARENA MELANGGAR AD DAN ART
c.
MELAKUKAN
PELANGGARAN PERATURAN PER-UU-AN YG MENYEBABKAN YBS DIBERHENTIKAN
11. APABILA TERJADI
KEPENGURUSAN GANDA, KEBERATAN DISELESAIKAN:
a.
SECARA MUSYAWARAH
b.
APABILA
MUSYAWARAH GAGAL, MAKA PARA PIHAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN MELALUI PENGADILAN
c.
PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ADALAH PUTUSAN PERTAMA DAN TERAKHIR DAN HANYA DAPAT DIAJUKAN
KASASI KE MAHKAMAH AGUNG
12. KEUANGAN PARPOL BERSUMBER DARI:
a.
IURAN
ANGGOTA
b.
SUMBANGAN
YG SAH MENURUT HUKUM
c.
BANTUAN
DARI ANGGARAN NEGARA
d.
BANTUAN
DARI NEGARA MELALUI APBN UNTUK DPR; APBD PROVINSI UNTUK DPRD PROV; DAN APBD
KAB/KOTA UNTUK DPRD KAB/KOTA
13. SUMBANGAN PERORANGAHN MAKSIMAL RP 200 JUTA DAN
DARI PERUSAHAN MAK RP 800 JUTA DALAM WAKTU 1 TAHUN
14. PARPOL DILARANG MENDIRIKAN BADAN USAHA
15. GENDER ---30% DALAM PENGURUS PARPOL
---oOo------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar