Selasa, 12 Juni 2012

REFORMASI SISTEM POLITIK INDONESIA (Dilihat dari Perspektif Otonomi Daerah)


REFORMASI SISTEM POLITIK INDONESIA
(Dilihat dari Perspektif Otonomi Daerah)
                                                                             
                                                                             









                                                                          Oleh:

                                                  DR. MADE SUWANDI Msoc.sc

Direktur Urusan Pemerintahan Daerah

DITJEN OTDA - DEPDAGRI




















JAKARTA - 2007




“KEBERADAAN PARPOL ADALAH SEBAGAI WAHANA UNTUK MENYALURKAN ASPIRASI, CITA-CITA POLITIK, MEWUJUDKAN HAK DAN PENDAPAT TENTANG ARAH KEHIDUPAN DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA BERBASIS PADA KEBEBASAN, KESETARAAN DAN KEBERSAMAAN”

 

I. PENDEKATAN NORMATIF


“PARTAI POLITIK ADALAH ORGANISASI POLITIK YG DIBENTUK OLEH SEKELOMPOK WNI SECARA  SUKARELA ATAS DASAR PERSAMAAN KEHENDAK DAN CITA2 UNTUK MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN ANGGOTA, MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA MELALUI  PEMILU” (Psl 1 UU 31/2002).

DALAM UU PARPOL YANG BARU MINIMAL PARPOL DIBENTUK OLEH 250 ORANG YANG DALAM UU 31/2002 CUKUP OLEH 50 ORANG SAJA

BERDASARKAN AMANDEMEN UUD 1945 (PERTAMA S/D KEEMPAT) SEPANJANG YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU DIATUR HAL-HAL SBB:

1.         MPR TERDIRI DARI ANGGOTA DPR DAN ANGGOTA DPD YANG DIPILIH MELALUI PEMILU DAN DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN UU (PASAL 2 AYAT 1).

2.         PASAL 6 A
            1.         PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH DALAM SATU PASANGAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT
            2.         PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIUSULKAN OLEH PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL PESERTA PEMILU SEBELUM PELAKSANAAN PEMILU

3.         PASAL 18

            (1).       NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH PROPINSI DAN DAERAH PROPINSI ITU DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA YANG TIAP-TIAP PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR DENGAN UU
            (3).       PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DPRD YANG ANGGOTA-ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILU.
            (4).       GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MASING-MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS.
            (5).       PEMERINTAHAN DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH UU DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT.

4.         PASAL 19
            (1).       ANGGOTA DPR DIPILIH MELALUI PEMILU

5.         PASAL 20A
            (1).       DPR MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN, DAN FUNGI PENGAWASAN
            (2).       DALAM MELAKSANAKAN FUNGSINYA SELAIN HAK YANG DIATUR DALAM PASAL-PASAL LAIN UUD INI, DPR MEMPUNYAI HAK INTERPELASI, HAK ANGKET DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT.
            (3).       SELAIN HAK YANG DIATUR DALAM PASAL-PASAL LAIN UUD INI, SETIAP ANGGOTA DPR MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN PERTANYAAN, PENYAMPAIAN USUL DAN PEDAPAT SERTA HAK IMUNITAS.
            (4).       KETENTUAN LEBIH LANJUT TENTANG HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR DIATUR DENGAN UU.

6.         PASAL 22 (C)
            (1).       ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DIPILIH DARI SETIAP PROPINSI MELALUI PEMILU
            (2).       ANGGOTA DPD DARI SETIAP PROPINSI JUMLAHNYA SAMA DAN JUMLAH SELURUH ANGGOTA DPD TIDAK LEBIH DARI SEPERTIGA JUMLAH ANGGOTA DPR

7.         PASAL 22 E
            (1).       PEMILU DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS. RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SETIAP LIMA TAHUN SEKALI.
            (2).       PEMILU DISELENGGARAKAN UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN DPD
            (3).       PESERTA PEMILU UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR DAN DPRD ADALAH PARTAI POLITIK
            (4).       PESERTA PEMILU UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPD ADALAH PERORANGAN


II. POTENSI-POTENSI PERMASALAHAN/KONFLIK


1.         KETERANGAN PALSU DAFTAR PEMILIH
2.         PEMALSUAN DOKUMEN/SURAT-SURAT.
3.         PENGACAUAN, MENGHALANGI ATAU MENGGANGGU JALANNYA PEMILU
4.         MENGHALANGI HAK PEMILIH MENJALANKAN HAK PILIHNYA.
5.         PENIPUAN DAN PENYUAPAN UNTUK MELAKUKAN PILIHAN TERTENTU
6.         MANIPULASI SUARA PEMILIH
7.         PEMILIH MEMBERIKAN LEBIH DARI SATU SUARA
8.         SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG MENYALAHI KETENTUAN
9.         PENYELENGGARA PEMILU BERBUAT KECURANGAN


III. UPAYA YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILU

1.         MENERAPKAN SECARA TRANSPARAN ASAS PEMILU YAITU:

            A. LANGSUNG
            B. UMUM
            C. BEBAS
            D. RAHASIA
            E. JUJUR
            F. ADIL
            G. AKUNTABEL
            H. EDUKATIF
            I. PRAKTIS

2.         PENERAPAN DAN PENEGAKAN SEMUA ATURAN PEMILU TANPA PANDANG BULU (INDISCRIMINATIVE).


IV. PERAN DEPDAGRI DALAM PENGAWASAN PARTAI POLITIK

DENGAN DIKELUARKANNYA UU NO.31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK, SEPANJANG YANG BERKAITAN DENGAN PERAN DAN KEWENANGAN DEPDAGRI DINYATAKAN DALAM PASAL 24 (1.C) YAITU:

DEPDAGRI MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP KEMUNGKINAN DILAKUKANNYA PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN-LARANGAN PARPOL.
DALAM PASAL 19 (2,3,4,5) DISEBUTKAN LARANGAN-LARANGAN PARPOL SBB:
AYAT 2 PARPOL DILARANG:
a.         MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 ATAU PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA
b.         MELAKUKAN KEGIATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEUTUHAN NKRI
c.         MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH NEGARA DALAM MEMELIHARA PERSAHABATAN DENGAN NEGARA LAIN DALAM RANGKA IKUT MEMELIHARA KETERTIBAN DAN PERDAMAIAN DUNIA.

AYAT 3 PARPOL DILARANG:
a.         MENERIMA DARI ATAU MEMBERIKAN KEPADA PIHAK ASING SUMBANGAN DALAM BENTUK APAPUN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
b.         MENERIMA SUMBANGAN BAIK BERUPA BARANG MAUPUN UANG DARI PIHAK MANAPUN TANPA MENCANTUMKAN IDENTITAS YANG JELAS
c.         MENERIMA SUMBANGAN DARI PERORANGAN DAN ATAU PERUSAHAN/BADAN USAHA MELEBIHI BATAS YANG DITETAPKAN
d.         MEMINTA ATAU MENERIMA DANA DARI BUMN, BUMD, BADAN USAHA MILIK DESA ATAU DENGAN SEBUTAN LAINNYA, KOPERASI, YAYASAN. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN ORGANISASI KEMANUSIAAN.

DALAM UU PARPOL; PARPOL MENDAPATKAN BANTUAN DARI PEMERINTAH BERDASARKAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DALAM DPR ATAU DPRD.

PARPOL TIDAK BOLEH MENERIMA SUMBANGAN DARI BUMN/BUMD. NAMUN DIKHAWATIRKAN PARPOL MENDAPATKAN BANTUAN DARI DEPARTEMEN/LPND

AYAT 4
PARPOL DILARANG MENDIRIKAN BADAN USAHA DAN ATAU MEMILIKI SAHAM SUATU BADAN USAHA

(DALAM RANCANGAN UU PARPOL YANG BARU ADA WACANA UNTUK MEMBERIKAN KEMUNGKINAN PARPOL MEMBUAT  BADAN USAHA; HAL INI POTENSIAL  PENYALAH GUNAAN KEWENANGAN OLEH KADER PARPOL YG MENDUDUKI JABATAN2 POLITIS DALAM PEMERINTAHAN)

AYAT 5
PARPOL DILARANG MENGANUT, MENGEMBANGKAN, DAN MENYEBARKAN AJARAN ATAU PAHAM KOMUNISME/MARXISME-LENINISME.


V. PELAKSANAAN PEMILU


KPU BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN PEMILU KEPADA PRESIDEN DAN DPR. KPU BERANGGOTAKAN MAKSIMAL 11 ORANG DAN DI TINGKAT KPU PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA MASING-MASING SEBANYAK 5 ORANG. SALAH SATU PERSYARATAN ANGGOTA KPU ADALAH "TIDAK SEDANG MENDUDUKI JABATAN POLITIK, JABATAN STRUKTURAL, DAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM JABATAN NEGERI".

CALON ANGGOTA KPU DIUSULKAN PRESIDEN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DPR. ANGGOTA KPU PROPINSI DIUSULKAN GUBERNUR UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN KPU DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DIUSULKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN KPU PROPINSI. PENETAPAN ANGGOTA KPU DILAKUKAN OLEH PRESIDEN UNTUK KPU DAN OLEH KPU UNTUK KPU PROPINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA. MASA KEANGGOTAAN KPU ADALAH 5 TAHUN.

KPU DIBANTU OLEH SEKRETARIS JENDERAL DAN WAKIL SEKJEN YANG BERASAL DARI PNS DIPILIH OLEH KPU DARI 3 PASANG CALON YANG DIAJUKAN PEMERINTAH DAN DITETAPKAN DENGAN KEPPRES. SEKRETARIS KPU PROPINSI DIAJUKAN OLEH GUBERNUR DARI 3 CALON UNTUK DIPILIH OLEH KPU PROPINSI. SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA DAN DIPILIH KPU KAB/KOTA. SEKRETARIS KPU PROPINSI/KAB/KOTA ADALAH PNS.

KPU KABUPATEN/KOTA MEMBENTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS). PPS MEMBENTUK KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS).
(DALAM RANCANGAN PERUBAHAN UU PEMILU MUNCUL WACANA AGAR ANGGOTA KPU TIDAK DILIBATKAN LAGI  DALAM URUSAN ADMINISTRASI TAPI FOKUS DALAM URUSAN PEMILUNYA)

V. PENGATURAN PEMILU


1.      PESERTA PEMILU

Adalah parpol yang memenuhi "treshold" 3% perolehan kursi di DPR. Kalau anggota DPR hasil Pemilu 2004 berjumlah 550 orang maka batas minimal kursi yang harus diperoleh adalah 17 kursi. Konsekwensinya Parpol yang mendapatkan perolehan kursi kurang dari 17 harus merjer dengan Parpol lainnya untuk bisa ikut menjadi kontestan Pemilu 2009.
(ADA KECENDERUNGAN PARPOL MENGGANTI NAMA DENGAN NAMA BARU; SAMPAI SEKARANG SUDAH LEBIH DARI 73 PARPOL BARU MENDAFTAR DI DEPKUMHAM. PARPOL YANG BANYAK MENYULITKAN KONSOLIDASI POLITIK; SISTEM DISTRIK TIDAK MUNGKIN KARENA MASALAH LEGITIMASI. BERKEMBANG WACANA UNTUK MENINGKATKAN ELECTORAL TRESHOLD DARI 3% MENJADI 5%)


2.      JENDER

Terdapat "Affirmative Policy" untuk menentukan minimal 30% calon anggota DPR diusulkan Parpol. Ini berarti setiap Parpol peserta Pemilu harus mensiapkan kaderisasi calon DPR wanita dalam daftar calonnya. Kebijakan jender tersebut akan memberikan peranan lebih besar kepada wanita Indonesia untuk berkiprah dalam dunia politik. Ini berarti juga kebijakan publik dimasa depan akan banyak diwarnai dengan kepentingan-kepentingan domestik dengan asumsi wanita akan lebih sensitive dengan isu tersebut seperti; masalah perempuahn, anak-anak, narkoba, keluarga, lingkungan dsb.


3.      SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DENGAN DAFTAR URUT


Sistem ini merupakan kombinasi dari sistem proportional dan sistem distrik. Ada daerah-daerah pemilihan, tapi ketika calon tidak mampu mencapai BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), maka pimpinan Parpol yang menentukan siapa yang akan menjadi anggota DPR/DPRD. Peranan elite partai akan sangat menentukan siapa-siapa calon yang akan dijagokan tanpa terlalu terikat sejauhmana si calon dikenal oleh konstituen yang diwakilinya. Akibatnya akan terjadi "favouritisme" yaitu calon yang dekat dengan pimpinan parpol akan mempunyai "kesempatan" yang lebih besar untuk menduduki jabatan DPR/DPRD.
(MUNCUL WACANA BAHWA SISTEM PROPORSIONAL DENGAN DASAR CALON MENDAPAT SUARA LEBIH BESAR , WALAUPUN SAMA2 TIDAK MENCAPAI BPP, YANG MENDAPAT KURSI. HAL INI AKAN MENGURANGI PENGARUH ELITE PARPOL TERHADAP ANGGOTA YG DUDUK DI LEMBAGA PERWAKILAN; HAK RECALL BISA DIPERMASALAHKAN)

Dengan sistem proporsional terbuka, maka disamping memilih tanda gambar, pemilih juga akan memilih orang-orang yang dicalonkan mengikuti tanda gambar tersebut. Jadi akan ada keterkaitan akan pilihan terhadap parpol dan juga caleg yang ada di Parpol tersebut. Konsekwensinya, pimpinan Parpol harus benar-benar selektif dalam menempatkan calon-calonnya untuk "dipilih" oleh pemilih. Pencantuman calon yang kurang kompetitif akan mengurangi daya jual dari Parpol ybs.

MASALAH YANG TIMBUL


a.      DALAM PEMILU 2004 TERNYATA HANYA 1 ORANG SAJA YANG MAMPU MENCAPAI BPP (BILANGAN PEMBAGI PEMILIH . AKIBATNYA CALON YANG TIDAK MEMCAPAI BPP SANGAT DITENTUKAN OLEH ELITE PARPOL, TANPA MELIHAT JUMLAH SUARA YG DICAPAI SI CALON
b.      AKUNTABILITAS ANGGOTA DPR/DPRD AKIBATNYA LEBIH KEPADA PARPOL DIBANDINGKAN KE RAKYAT KARENA ADANYA POTENSI RECALL

SOLUSI:
1.      SISTEM DISTRIK PENUH; MASALAHNYA APA PARPOL SIAP. SISTEM DISTRIK SULIT DILAKUKAN KARENA JUMLAH PARPOL TERLALU BANYAK, MASALAH LEGITIMASI PEMENANG
2.      SISTEM DISTRIK PENUH AKAN MENGHILANGKAN SISTEM RECALL KARENA TIDAK RELEVAN LAGI
3.      KEMUNGKINAN BERALIHNYA ANGGOTA DPRD MENJADI ANGGOTA INDEPENDEN KETIKA KEPENTINGAN PARTAI BERBEDA DENGAN KONSTITUEN


            4. LARANGAN PEJABAT PUBLIK BERKAMPANYE

Argumennya adalah agar pejabat publik jangan memanfaatkan fasilitas publik/pemerintah untuk berkampanye. namun persoalannya, banyak tokoh-tokoh terkemuka (vote-getter) dari Parpol menjadi pejabat publik. Tentu sangat sulit membedakan atau memilah kapan fasilitas yang dipakai seorang pejabat publik dapat ditiadakan manakala ybs bicara dalam kapasitas sebagai elite Parpol. Umumnya fasilitas publik melekat pada pejabat publik dalam kapasitas apapun ybs ber-aktivitas.


5. KOMPLIKASI TEHNIS PEMILU

Jumlah Parpol yang ikut Pemilu akan bertambah. Dari 237 Parpol yang terdaftar belum tentu semuanya akan berhak ikut sebagai kontestan mengingat syarat yang sangat berat yaitu:

SYARAT MENDIRIKAN PARPOL
1.      Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Propinsi (berarti ada di 16 Propinsi dari 33 Propinsi di Indonesia)
2.      Mempunyai sekurang-kurangnya pengurus di 50% Kabupaten/Kota dari 15 Propinsi tsb. Ini berarti kalau jumlah Kabupaten/Kota efektip 440 buah, maka secara pro-rata kalau kepengurusan merata di seluruh 50% Propinsi maka setiap Parpol harus mempunyai 50% dari 440/2 atau 50% dari 220 Kab/Kota = 110 Kabupaten/Kota. Kemudian Parpol harus mempunyai kepengurusan di 25% dari jumah Kecamatan di 110 Kabupaten/Kota tersebut. Andaikan rata-rata jumlah Kecamatan dalam satu kota/kabupaten adalah 12 maka setiap Parpol harus mempunyai pengurus di 25% X 12 Kec X 110 Kab/Kota sama dengan 330 unit pengurus di seluruh Indonesia. Apabila setiap Kecamatan harus dibuktikan ada 1000 anggota, maka setiap Parpol minimal harus punya 330.000 anggota yang diurus oleh pengurus di 330 Kecamatan, 110 Kabupaten/Kota dan di 16 Propinsi di seluruh Indonesia.

3.      Persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengujian bahwa setiap Parpol telah mengikuti syarat minimal tersebut. Ini berarti DEPKUMHAM harus dilengkapi dengan alat deteksi beserta perangkatnya untuk menguji validitas setiap Parpol.

SYARAT IKUT PEMILU:

1.      Mempunyai cabang di 2/3 jumlah Provinsi dan 2/3 jumlah Kab/kota di 2/3 Provinsi tersebut. Di setiap cabang mempunyai anggota 1000 orang.
2.      Setiap Parpol akan mencalonkan nama-nama sebanyak 120% dari jumlah anggota DPR/DPRD yang akan dipilih. Untuk Jakarta sebagai contoh, setiap Parpol peserta Pemilu akan mengajukan 120% dari 85 kursi. Setiap Parpol akan mengajukan calon sebanyak 102 nama. Andaikan ada 50 Parpol menjadi kontestan akan terdapat lebih dari 5000 calon yang mempunyai peluang untuk dipilih.  

3.      Akan ada sebanyak 550 kursi yang diperebutkan oleh kontestan. Kursi akan terbagi kedalam berbagai Parpol peserta Pemilu. Setiap kursi akan mewakili sekitar 425.000 suara untuk daerah padat penduduk dan 325.000 untuk daerah jarang penduduk.
(MUNCUL WACANA MASALAH DAERAH PEMILIHAN ANTARA DAERAH PENDUDUK BANYAK DAN DAERAH PENDUDUK JARANG; DAERAH PEMILIHAN DIDASARKAN ATAS JUMLAH PENDUDUK. HAL INI AKAN BERPENGARUH PADA JUMLAH KURSI UNTUK DAERAH JAWA DAN LUAR JAWA)

DALAM UU PARPOL YANG BARU PARPOL HARUS ADA KANTOR PADA 75% PROVINSI; DAN 50% KAB/KOTA DI 75% PROVINSI YBS. KEMUDIAN 25% DARI KAB/KOTA TERSEBUT.

4.      PREDIKSI HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF

a.      DPR/DPRD akan dipilih Parpol dengan cara proporsional terbuka sedangkan Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dalam hubungan DPR dengan Presiden maka legitimasi Presiden akan lebih kuat. DI Tingkat Daerah, Kepala daerah dipilih langsung, maka legitimasi KDH lebih kuat dibandingkan DPRD. Akan terjadi kembali "Executive Heavy" sebagai lawan dari "Legislative Heavy" sekarang ini.
b.      Dengan adanya Pilkada hubungan KEPALA DAERAH dan DP{RD akan lebih seimbang.
(SISTEM PRESIDENTIIL SEKARANG BANYAK DICAMPURI OLEH PIHAK LEGISLATIF SEHINGGA MENGURANGI PERAN PRESIDEN. MUNCUL WACANA PEMURNIAN KEMBALI SISTEM PRESIDENTIIL. CONTOH DALAM PENENTUAN JUMLAH DEPARTEMEN/LPND MENJADI HAK SEPEBUHNYA PRESIDEN).

ISU-ISU KRUSIAL DARI UU PARPOL

1.      ASAS PARPOL TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DGN PANCASILA ATAU PENJABARAN DARI PANCASILA
2.      PEMBENTUKAN PARPOL DILAKUKAN OLEH 250 ORANG YANG BERUSIA MINIMAL 21 TAHUN
3.      MEMPUNYAI KEPENGURUSAN DI 75% PROVINSI; 50% KAB/KOTA DARI 75% PROVINSI TERSEBUT; DAN 25% KECAMATAN DARI 50% KAB/KOTA TERMAKSUD.
4.      PARPOL BERHAK MENGUSULKAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTANYA DI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT SESUAI PERATURAN PER-UU-AN
5.      MENGUSULKAN PERBENHENTIAN ANGGOTANYA DI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT SESUAI PERATURAN PER-UU-AN
6.      PARPOL BERKEWAJIBAN MEMBUAT PEMBUKUAN, MEMELIHARA DAFTAR PENYUMBANG DAN JUMLAH SUMBANGAN YG DITERIMA SERTA TERBUKA UNTUK DIKETAHUI OLEH MASY DAN PEMERINTAH
7.      MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN SECARA BERKALA SATU TAHUN SEKALI KPD KPU SETELAH DI AUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK
8.      MEMILIKI REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU DAN MENYERAHKAN NERACA KEUANGAN HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK KPD KPU PALING LAMBAT 6 BULAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA.
9.      KEDAULATAN PARPOL ADA DI TANGAN ANGGOTA YG DILAKSANAKAN MENURUT AD DAN ART.
10.  ANGGOTA PARPOL DAPAT DIBERHENTIKAN DARI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT APABILA:
a.      MENYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI DARI PARPOL YBS ATAU MENYATAKAN MENJADI ANGGOTA PARPOL LAIN
b.      DIBERHENTIKAN DARI PARPOL YBS KARENA MELANGGAR AD DAN ART
c.       MELAKUKAN PELANGGARAN PERATURAN PER-UU-AN YG MENYEBABKAN YBS DIBERHENTIKAN
11.  APABILA TERJADI KEPENGURUSAN GANDA, KEBERATAN DISELESAIKAN:
a.       SECARA MUSYAWARAH
b.      APABILA MUSYAWARAH GAGAL, MAKA PARA PIHAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN MELALUI PENGADILAN
c.       PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ADALAH PUTUSAN PERTAMA DAN TERAKHIR DAN HANYA DAPAT DIAJUKAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG
12.   KEUANGAN PARPOL BERSUMBER DARI:
a.      IURAN ANGGOTA
b.      SUMBANGAN YG SAH MENURUT HUKUM
c.       BANTUAN DARI ANGGARAN NEGARA
d.      BANTUAN DARI NEGARA MELALUI APBN UNTUK DPR; APBD PROVINSI UNTUK DPRD PROV; DAN APBD KAB/KOTA UNTUK DPRD KAB/KOTA
13.   SUMBANGAN PERORANGAHN MAKSIMAL RP 200 JUTA DAN DARI PERUSAHAN MAK RP 800 JUTA DALAM WAKTU 1 TAHUN
14.   PARPOL DILARANG MENDIRIKAN BADAN USAHA
15.   GENDER ---30% DALAM PENGURUS PARPOL


---oOo------





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar